M. RIZA NAINA RAMADHAN, . (2026) Tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer berdasarkan uu no. 35 tahun 2009 tentang narkotika (analisa putusan nomor 153-k/pm.ii-08/ad/viii/2024). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB) |
Abstract
Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat sipil, tetapi juga dapat melibatkan anggota militer yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum dan disiplin. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas larangan serta sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, termasuk bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 153-K/PM.II�08/AD/VIII/2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan hukum, serta putusan pengadilan militer yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika pada prinsipnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum militer. Dalam putusan yang dianalisis, hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta menerapkan sanksi pidana dan sanksi disiplin militer. Namun demikian, penerapan sanksi ganda dan pendekatan zero tolerance masih menimbulkan perdebatan terkait aspek keadilan dan proporsionalitas hukuman.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 09 Jul 2026 10:53 |
| Last Modified: | 09 Jul 2026 10:53 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20404 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
