Implikasi Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Terhadap Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

AGUNG HIDAYAT, . (2026) Implikasi Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Terhadap Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (904kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)

Abstract

Pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menandai babak baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. IKN memiliki kedudukan yang membingungkan karena secara hukum menjalankan peran ganda, yaitu sebagai lembaga pemerintah pusat sekaligus sebagai pemerintahan daerah khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kelembagaan IKN serta implikasinya terhadap validitas Peraturan Kepala Otorita IKN dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang�undangan, serta teknik studi kepustakaan untuk menginventarisasi bahan hukum. Analisis terhadap bahan hukum tersebut dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Kerangka analisis utama dalam penelitian ini adalah teori hierarki norma hukum Hans Kelsen dan asas kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualitas kedudukan kelembagaan IKN tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menimbulkan implikasi serius terhadap validitas Peraturan Kepala Otorita IKN. Selain itu, dari segi muatan materi, Peraturan Kepala Otorita IKN lebih menyerupai Peraturan Menteri daripada Peraturan Gubernur karena bersifat delegataris dan tidak berlandaskan pada asas otonomi daerah.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	09 Jul 2026 10:33
Last Modified:	09 Jul 2026 10:33
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20403

Actions (login required)

View Item