Kepastian Hukum Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Studi Kasus Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

ALPIUS TALLU LEMBANG, . (2026) Kepastian Hukum Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Studi Kasus Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (946kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)

Abstract

Pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi strategis dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat serta mengatasi keterbatasan anggaran negara. Namun, pengadaan tanah sebagai salah satu prasyarat utama pelaksanaan proyek kerap menghadapi tantangan hukum dan sosial. Permasalahan ini dapat menghambat kelancaran proyek, meningkatkan risiko investasi, dan menurunkan kepercayaan investor terhadap proyek KPBU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam proses pengadaan tanah pada proyek SPAM dengan skema KPBU serta prosedur pemberian ganti rugi. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek, analisis terhadap dokumen- dokumen Proyek KPBU SPAM Regioanl Jatiluhur I, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Dalam perencanaan pengadaan tahan untuk Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I, telah direncanakan dengan baik dan disesuaikan dengan Undang�Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun dalam implementasinya, tidak semudah dengan yang telah direncanakan. Beberapa hambatan yang terjadi, yang pertama yaitu kepemilikan lahan oleh Badan Usaha Milik Negara PT Perusahaan Umum Jasa Tirta II, yang harus diselesaikan dengan cara lahan pengganti, namun terkendala kesepakatan akan lokasi dan luas lahan pengganti, yang kedua adalah besaran biaya kerohiman untuk lahan negara yang digunakan untuk pembangunan rumah dinas yang telah dimanfaatkan puluhan tahun, yang ketiga adalah kejelasan dokumen untuk lahan dengan kepemilikan perorangan. Selain itu kendala lain dalam pengadaan tahah yaitu adanya penolakan warga dan juga gugatan warga ke pengadilan yang memerlukan waktu sampai mendapatkan putusan tetap. Hal ini sangat berpengaruh terdahap target waktu yang telah disusun pada tahap perencanaan proyek dan juga berpengaruh terhadap besaran investasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengadaan tanah proyek KPBU SPAM. Dan juga bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam pengadaan tanah untuk proyek KPBU SPAM. Dengan demikian, proyek-proyek infrastruktur air minum khususnya yang dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, dapat terlaksana tepat waktu, sesuai anggaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	09 Jul 2026 06:37
Last Modified:	09 Jul 2026 06:37
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20389

Actions (login required)

View Item