Studi Yuridis Normatif Dengan Pendekatan Studi Kasus Terhadap Masalah Yang Dihadapi Mariance Kabu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

NINDA ALYA MUSLIMAH, . (2026) Studi Yuridis Normatif Dengan Pendekatan Studi Kasus Terhadap Masalah Yang Dihadapi Mariance Kabu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kelompok rentan yang sering menghadapi berbagai permasalahan hukum, ketenagakerjaan, dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga memerlukan pelindungan hukum yang optimal dari negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta menjamin pelindungan hak-hak PMI melalui pengaturan yang komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan. Pelindungan tersebut mencakup seluruh tahapan migrasi tenaga kerja, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, melalui mekanisme pelindungan preventif dan kuratif. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelindungan terhadap pekerja migran indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Bagaimana teori Trias of state responsibility terwujud pada sikap pemerintah dalam menangani kasus Mariance Kabu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah memberikan kepastian hukum melalui pengaturan pelindungan PMI yang terintegrasi di setiap tahapan penempatan. Selain itu, penerapan teori Trias of State Responsibility tercermin dalam kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak PMI, termasuk melalui pengawasan penempatan, bantuan hukum, pemulangan, dan rehabilitasi. Penelitian ini menyatakan bahwa pemerintah Indonesia secara yuridis telah memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pelindungan hukum terhadap PMI, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal Perlunya penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum yang tegas guna meningkatkan efektivitas pelindungan PMI.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	07 Jul 2026 12:27
Last Modified:	07 Jul 2026 12:27
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20383

Actions (login required)

View Item