Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kasus Kebocoran Data Tokopedia Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Analisis Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst)

ISMI AURAELLIA, . (2026) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kasus Kebocoran Data Tokopedia Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Analisis Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (640kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik melalui platform Tokopedia. Fokus kajian diarahkan pada implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagai kerangka normatif utama, serta dianalisis secara yuridis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang menjadi preseden hukum atas insiden tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen idealnya meliputi dua aspek utama: perlindungan preventif, yaitu dengan mewajibkan PSE menerapkan sistem keamanan data pribadi yang andal dan terpercaya; serta perlindungan represif, yakni dengan memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh notifikasi dan pemulihan apabila terjadi pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi hambatan. PT Tokopedia dinilai belum memenuhi prinsip transparansi dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama karena keterlambatan pemberitahuan kepada pengguna dan lemahnya sistem keamanan yang digunakan saat insiden terjadi. Lebih lanjut, putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan tidak masuk dalam ranah kompetensi absolut peradilan umum menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum di Indonesia. Hal ini mencerminkan belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif dalam kasus pelanggaran perlindungan data pribadi oleh korporasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebelum terbitnya Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, kerangka hukum Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	07 Jul 2026 12:09
Last Modified:	07 Jul 2026 12:09
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20380

Actions (login required)

View Item