Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Transaksi Eletronik Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berimplikasi Pada Perampasan Barang Bukti Untuk Negara Sebagaimana Diatur Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pt Bdg)

FIDENUS HULU, . (2026) Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Transaksi Eletronik Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berimplikasi Pada Perampasan Barang Bukti Untuk Negara Sebagaimana Diatur Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pt Bdg). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text coverr.pdf Restricted to Registered users only Download (893kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)

Abstract

Penelitian ini membahas perampasan barang bukti untuk negara dalam perkara tindak pidana penyebaran berita bohong melalui transaksi elektronik yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT Bandung. Permasalahan yang dikaji adalah kesesuaian pelaksanaan perampasan barang bukti untuk negara dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang�undangan, putusan pengadilan, serta literatur Hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan cara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang dirampas merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kegiatan perdagangan ilegal berkedok investasi melalui platform binary option. Oleh karena itu, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Namun, putusan tersebut menimbulkan perbedaan pandangan karena para korban berharap agar aset yang dirampas dapat dikembalikan guna mengganti kerugian yang mereka alami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perampasan barang bukti tersebut telah sesuai ix dengan hukum yang berlaku, tetapi dari sisi keadilan masih diperlukan perhatian lebih terhadap kepentingan dan perlindungan hak-hak korban.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	07 Jul 2026 11:59
Last Modified:	07 Jul 2026 11:59
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20378

Actions (login required)

View Item