Penerapan Asas Actori Incubit Probatio Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Antara Pemegang Sertifikat Dan Warga Dago Elos (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 109 Pk/Pdt/2022)

Putri Widya Ningrum, . (2025) Penerapan Asas Actori Incubit Probatio Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Antara Pemegang Sertifikat Dan Warga Dago Elos (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 109 Pk/Pdt/2022). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)

Abstract

Sengketa kepemilikan tanah merupakan salah satu persoalan hukum perdata yang sering muncul dalam praktik, terutama ketika terjadi pertentangan antara bukti kepemilikan formal berupa sertifikat hak atas tanah dengan penguasaan fisik tanah yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian kepemilikan atas tanah memiliki peran penting dan menjadi dasar dalam menentukan pemilik yang sah menurut hukum.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan alat bukti sertifikat tanah dibandingkan dengan penguasaan turun-temurun dalam perkara sengketa kepemilikan tanah, dengan studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen dan literatur hukum yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan peninjauan kembali karena tidak terpenuhinya syarat novum dan tidak terdapat kekhilafan hakim dalam putusan sebelumnya. Mahkamah menegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti otentik memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan penguasaan turun-temurun yang tidak didukung bukti tertulis. Namun demikian, penguasaan faktual yang telah berlangsung lama juga dapat menjadi dasar perlindungan hukum jika diakui secara hukum atau memperoleh legalitas melalui proses administrasi pertanahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sertifikat tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, dalam praktik perdata penting juga untuk mempertimbangkan aspek penguasaan dan keadilan sosial agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang secara historis telah menguasai tanah secara sah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan harmonisasi antara bukti formal berupa sertifikat tanah dengan bukti penguasaan yang bersifat non-formal namun memiliki nilai sosial dan historis yang tinggi. Dengan adanya sinergi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, diharapkan penyelesaian sengketa pertanahan di masa mendatang dapat lebih berorientasi pada penyelesaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Sertifikat Tanah; Pembuktian Perdata; Sengketa Kepemilikan; Penguasaan Turun-Temurun; Putusan Mahkamah Agung
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	07 Jul 2026 07:25
Last Modified:	07 Jul 2026 07:25
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20366

Actions (login required)

View Item