Analisis Yuridis Terhadap Hak Pemilik Modal Usaha Dalam Proses Pembatalan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pelaksana Usaha Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2025/Pn Cibinong)

YOGI AKBAR MAULANA, . (2026) Analisis Yuridis Terhadap Hak Pemilik Modal Usaha Dalam Proses Pembatalan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pelaksana Usaha Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2025/Pn Cibinong). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (907kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)

Abstract

Analisis yuridis terhadap putusan ini menjadi sangat relevan, karena menyangkut prinsip-prinsip fundamental dalam hukum perdata, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak akibat pembatalan perjanjian, kepastian hukum menuntut adanya mekanisme yang jelas mengenai akibat hukum pembatalan, sedangkan perlindungan hukum menuntut agar pemilik modal yang beritikad baik tetap memperoleh haknya. Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana hukum Indonesia memberikan perlindungan bagi pemilik modal dalam perjanjian kerjasama bagi hasil, serta bagaimana hakim menggunakan pertimbangan hukum untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak. Terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perjanjian di Indonesia, khususnya terkait praktik pembatalan, perjanjian kerjasama bagi hasil. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang bermanfaat, baik bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam dunia usaha, agar perjanjian kerjasama bagi hasil di masa mendatang dapat disusun dengan lebih jelas, adil, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana KUHPerdata mengatur pembatalan perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pelaksana usaha, Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor: 09/Pdt.G.S/2025/PN Cibinong dalam memberikan perlindungan terhadap hak pemilik modal usaha dalam proses pembatalan perjanjian kerjasama bagi hasil. Hasil pembahasan KUHPerdata memberikan landasan hukum yang cukup jelas terkait pembatalan perjanjian kerjasama bagi hasil. Melalui pertimbangan yang seimbang antara asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas keadilan, hakim dapat menjamin bahwa hak pemilik modal tidak terabaikan dalam proses pembatalan perjanjian. Dalam putusannya, hakim menegaskan bahwa walaupun asas pacta sunt servanda memberikan kedudukan kontrak sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata), asas tersebut tidak boleh dipahami secara kaku apabila penerapannya berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, perjanjian memang bersifat mengikat, tetapi tidak boleh dipergunakan sebagai sarana yang justru merugikan atau menekan salah satu pihak dalam hubungan hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	06 Jul 2026 11:01
Last Modified:	06 Jul 2026 11:01
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20362

Actions (login required)

View Item