Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Penyalahgunaan Diskresi Oleh Pejabat Publik Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt.Pst.)

VELLLANDA GROSIA WATTIMENA, . (2026) Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Penyalahgunaan Diskresi Oleh Pejabat Publik Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt.Pst.). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (803kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum Indonesia, khususnya ketika praktik korupsi berkelindan dengan ke�bijakan publik yang bersifat strategis dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk yang paling kompleks adalah ketika diskresi pejabat publik dalam merumuskan kebijakan justru dikriminalkan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan perdebatan yuridis antara batas kewenangan ad�ministratif dengan pertanggungjawaban pidana, terutama dalam menilai unsur pen�yalahgunaan wewenang, niat jahat (mens rea), serta hubungan kausal dengan keru�gian keuangan negara. Penelitian ini mengkaji secara yuridis pertimbangan hukum hakim dalam menilai penyalahgunaan diskresi pejabat publik sebagai tindak pidana korupsi, dengan studi kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. yang berkaitan dengan kebijakan impor gula berdasarkan Keputusan Menteri Perindus�trian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula. Dalam perkara tersebut, kebijakan impor gula yang ditetap�kan oleh Menteri Perdagangan dinilai telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana di�maksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Un�dang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan a quo menilai adanya penyalahgunaan diskresi dengan menitikberatkan pada pelampauan wewenang, penyimpangan tujuan kebijakan, serta pembuktian adanya mens rea yang dikaitkan dengan kerugian keuangan negara. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi masih belum diru�muskan secara tegas, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ke�bijakan yang sejatinya diambil dalam kerangka kepentingan umum. Dalam konteks kebijakan impor gula, regulasi yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan dinilai sejalan dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan gula kristal putih, yang pada saat itu diproyeksikan men�galami kelangkaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pene�gasan parameter hukum yang lebih jelas dalam membedakan diskresi yang sah dengan penyalahgunaan wewenang yang bersifat pidana. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim, aparat penegak hukum, dan pe�jabat publik dalam menerapkan diskresi secara akuntabel, sekaligus mencegah ter�jadinya kriminalisasi kebijakan yang justru diperlukan demi kepentingan masyara�kat luas.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	06 Jul 2026 10:44
Last Modified:	06 Jul 2026 10:44
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20360

Actions (login required)

View Item