Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonessia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel).

Sandi Irawan, . (2025) Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonessia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (884kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dipandang sebagai peristiwa suci yang memiliki kesamaan prinsip, yakni sebagai bentuk hubungan sah yang dilandasi nilai ketuhanan. Islam memandangnya sebagai akad yang diridai Allah untuk menciptakan ketenteraman dan kasih sayang, sedangkan undang-undang menekankan bahwa perkawinan juga merupakan perbuatan keagamaan yang sah sesuai ajaran agama masing-masing. Terdapat beberapa permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagaimana Pertimbangan Majlis Hakim Dalam Memutus Perkara Pernikahan Beda agama Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel, Berdasarkan Dari Kepastian Hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriftif. Hasil Penelitian dijelaskan dalam Berikut versi tiga baris yang lebih deskriptif: Putusan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Jkt-Sel menegaskan bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak dilakukan menurut ajaran agama masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan Beda Agama; UU No. 1 Tahun 1974; Pencatatan Sipil
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	01 Jul 2026 09:18
Last Modified:	01 Jul 2026 09:18
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20303

Actions (login required)

View Item