Kekeliruan Ratio Decidendi Hakim Dalam Menerapkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Yang Modalnya Tidak Seluruhnya Dimiliki Oleh Negara (Analisis Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Jkt.Pst)

Doni Romdoni Saputra, . (2025) Kekeliruan Ratio Decidendi Hakim Dalam Menerapkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Yang Modalnya Tidak Seluruhnya Dimiliki Oleh Negara (Analisis Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Jkt.Pst). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (716kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekeliruan ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya tidak seluruhnya dimiliki oleh negara. Studi ini berfokus pada Putusan Nomor 267/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Jkt.Pst yang melibatkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai termohon PKPU. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada pertimbangan hukum (Ratio decidendi) hakim yang menyatakan bahwa permohonan PKPU terhadap perusahaan tersebut hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Padahal secara hukum, PT Waskita Karya telah menjadi perusahaan terbuka (go public) dan tidak lagi sepenuhnya dimiliki negara serta tidak menjalankan fungsi pelayanan publik secara esensial. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis yuridis-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan mendasar dalam penerapan norma hukum oleh hakim, yaitu menyamaratakan semua BUMN sebagai entitas yang tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (5), tanpa membedakan antara BUMN yang menjalankan fungsi publik dan BUMN yang bersifat komersial. Kekeliruan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum, menurunnya kepercayaan kreditor terhadap sistem PKPU, serta membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh BUMN yang berlindung di balik status formalnya. Penelitian ini merekomendasikan adanya penafsiran hukum yang harmonis antar peraturan perundang-undangan (UU Kepailitan, UU BUMN, dan UU Perseroan Terbatas), serta perlunya pembaruan hukum baik melalui revisi UU Kepailitan maupun penerbitan pedoman Mahkamah Agung untuk mencegah terjadinya inkonsistensi dalam putusan PKPU di masa mendatang.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Ratio decidendi, PKPU, BUMN, kepailitan, kepastian hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	01 Jul 2026 04:33
Last Modified:	01 Jul 2026 04:33
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20295

Actions (login required)

View Item