Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Proyek Strategi Nasional (Studi Kasus Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah)

Dike Aulia Nabila, . (2025) Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Proyek Strategi Nasional (Studi Kasus Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (767kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (756kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB)

Abstract

Pengadaan tanah merupakan aspek krusial dalam pembangunan nasional, namun kerap memicu konflik sosial, terutama di wilayah yang dihuni oleh masyarakat hukum adat. Banyak dari mereka telah mendiami dan mengelola tanah secara turun-temurun tanpa sertifikat hak milik yang diakui negara, sehingga rentan terhadap penggusuran dalam proyek-proyek pembangunan berskala besar. Penelitian ini mengkaji ketegangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, dengan fokus pada proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pembangunan sering dipromosikan sebagai jalan menuju kesejahteraan, namun dalam praktiknya kerap mengabaikan eksistensi dan hak-hak masyarakat adat. Dalam kasus Mandalika, pengadaan tanah diduga dilakukan tanpa ganti rugi yang layak, hingga mendapat sorotan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam proyek strategis nasional serta pelaksanaan pengadaan tanah di atas tanah ulayat, dengan menekankan pentingnya menjaga eksistensi dan menghormati hak-hak mereka. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan teori kepemilikan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ganti rugi belum optimal dan belum memberikan keadilan bagi masyarakat adat. Selain itu, pembangunan menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berlandaskan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	pengadaan tanah; Proyek Strategi Nasional; masyarakat hukum adat; ganti rugi; pembangunan nasional
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	30 Jun 2026 03:41
Last Modified:	30 Jun 2026 03:41
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20278

Actions (login required)

View Item