Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Analisis Putusan Nomor: 235/Pid.B/2023/Pn Jkt. Pst)

Capryo Saputra, . (2025) Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Analisis Putusan Nomor: 235/Pid.B/2023/Pn Jkt. Pst). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (955kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)

Abstract

Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, seluruh warga negara dan pemerintah wajib tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang kian meresahkan di era digital adalah tindak pidana pemalsuan identitas, yang dapat merugikan korban secara finansial, reputasi, hingga keamanan pribadi. Pemalsuan identitas kerap dilakukan untuk berbagai kepentingan, termasuk penipuan dan pembuatan dokumen palsu, sehingga perlu perlindungan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hadir sebagai payung hukum dalam upaya melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan identitas berdasarkan undang-undang tersebut serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jkt. Pst. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jkt. Pst, hakim menggunakan data pribadi korban yang telah dipalsukan sebagai alat bukti untuk mengungkap pelaku kejahatan. Meskipun data pribadi dilindungi oleh Undang-Undang, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum bagi pihak berwenang untuk mengakses data tersebut demi kepentingan penegakan hukum. Namun, penggunaan data ini harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan transparansi guna menjamin perlindungan hak-hak individu secara proporsional. Kemudian, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan identitas sebagaimana dalam Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN.Jkt Pst didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Namun penerapan pasal tersebut sepantasnya menggunakan Pasal 68 UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Privasi, data, surat, pemalsuan surat, perlindungan data pribadi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	20 Jun 2026 01:10
Last Modified:	20 Jun 2026 01:10
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20173

Actions (login required)

View Item