Perlindungan Hukum Terhadap Gaji Tenaga Honor Guru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Reguler (Studi Kasus Tenaga Honor Guru Sd Negeri Cikadongdong 01)

RENI HERNAWATI, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Gaji Tenaga Honor Guru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Reguler (Studi Kasus Tenaga Honor Guru Sd Negeri Cikadongdong 01). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (806kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (71kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengupahan gaji tenaga honor guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, dengan fokus pada studi kasus di Sekolah Dasar Negeri Cikadongdong 01, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Subjek penelitian adalah para guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut, sedangkan objek formalnya adalah aspek hukum pengupahan tenaga honor berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan regulasi tersebut, serta bentuk perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pengupahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan guru honor dan kepala sekolah, observasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana BOS, serta studi dokumen seperti laporan penggunaan dana BOS, SK pengangkatan guru honor, dan data kepegawaian sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan pengupahan melalui dana BOS masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan alokasi dana, ketidaksesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan regulasi, serta lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat. Selain itu, perlindungan hukum terhadap guru honor masih minim, baik dari sisi kepastian hukum, rasa keadilan, maupun akses terhadap mekanisme pengaduan atau penyelesaian sengketa. Dengan demikian, dibutuhkan peningkatan efektivitas pengawasan penggunaan dana BOS oleh instansi terkait, penyempurnaan ketentuan regulasi yang lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dan lembaga pengawas keuangan dalam menjamin hak-hak tenaga honor secara berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	19 Jun 2026 12:29
Last Modified:	19 Jun 2026 12:29
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20172

Actions (login required)

View Item