Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta)

MUTIA SARI, . (2025) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB)

Abstract

Pemenuhan dan penghormatan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang sedang menjalani proses peradilan pidana di Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian dan kesenjangan dalam implementasi pemenuhan hak akomodasi yang layak bagi narapidana penyandang disabilitas serta mengidentifikasi dampak kesenjangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan sumber data berasal dari data lapangan yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun wawancara yang dilakukan kepada responden yaitu petugas pemasyarakatan dan narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Cipinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas I Cipinang telah membentuk unit layanan disabilitas (ULD) sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. ULD Lapas Kelas I Cipinang telah mengupayakan pelaksanaan pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas atas akomodasi yang layak baik pelayanan maupun sarana prasana aksesibel sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 20120 tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Namun dalam pemenuhannya masih terdapat kesenjangan dan hambatan, seperti: (1) pelaksanaan pelayanan belum maksimal karena pengetahuan petugas tentang etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas masih terbatas. Hal ini berdampak pada perlakuan petugas terhadap narapidana penyandang disabilitas tidak sesuai dengan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas; (2) pelaksanaan pembinaan narapidana penyandang disabilitas tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena belum ada kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian ataupun kemandirian; (3) belum semua sarana prasarana dipenuhi sesuai standar, karena ketidaktersediaan anggaran pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Untuk mengatasi kesenjangan ini, penulis memberikan saran agar petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas I Cipinang diberikan peningkatan kapasitas terkait etika berinteraksi dengan penyandang diasabilitas. Selanjutnya, agar dibuat kebijakan tentang pedoman pelaksanaan pembinaan narapidana penyandang disabilitas. Terakhir, untuk pemenuhan sarana prasarana aksesibel, perlu kiranya diusulkan anggaran khusus dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	19 Jun 2026 11:10
Last Modified:	19 Jun 2026 11:10
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20166

Actions (login required)

View Item