Kesepakatan Tarif Penerbangan Tinjauan Dari Kepentingan Konsumen Dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Analisis Putusan Perkara Nomor 1811 K/Pdt.Sus-Kppu/2022 )

MUHAMMAD BIMA PRAKASA, . (2025) Kesepakatan Tarif Penerbangan Tinjauan Dari Kepentingan Konsumen Dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Analisis Putusan Perkara Nomor 1811 K/Pdt.Sus-Kppu/2022 ). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (471kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek hukum dari kesepakatan tarif penerbangan dalam rangka melindungi konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena tingginya harga tiket penerbangan domestik yang diduga merupakan hasil praktik kolusi antara sejumlah maskapai, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan melemahkan persaingan di pasar. Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: apakah kesepakatan tarif penerbangan sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, dan bagaimana mekanisme penegakan hukum dapat menjamin kepatuhan terhadap regulasi serta perlindungan hak-hak konsumen. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada pendekatan undang-undang dan studi kasus, termasuk analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022. Hasil penelitian mengungkap adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 terkait penetapan harga tiket secara kolusif, meskipun tidak ditemukan bukti pelanggaran Pasal 11 tentang kartel. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dalam mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang tersebut, termasuk melalui investigasi aktif dan pemberian sanksi berupa denda finansial atau rekomendasi pencabutan izin usaha bagi pelaku pelanggaran. Praktik kolusi ini berdampak negatif terhadap konsumen yang kehilangan akses terhadap harga yang kompetitif dan layanan berkualitas. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, serta perlunya transparansi dalam kebijakan tarif penerbangan untuk mencegah praktik monopoli. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi oleh legislatif guna memastikan transparansi tarif, serta peningkatan efektivitas pengawasan oleh KPPU agar pelanggaran serupa dapat dicegah di masa depan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	19 Jun 2026 10:57
Last Modified:	19 Jun 2026 10:57
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20164

Actions (login required)

View Item