Reformulasi Regulasi Dalam Memitigasi Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Pendanaan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kepastian Hukum

MUHAMAD FADHLI RIZQI, . (2025) Reformulasi Regulasi Dalam Memitigasi Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Pendanaan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (960kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (413kB)

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah memunculkan berbagai inovasi dalam sistem keuangan global, termasuk lahirnya cryptocurrency sebagai alat transaksi yang bersifat desentralistik, anonim, dan lintas batas. Namun, karakteristik tersebut menjadikan cryptocurrency rawan disalahgunakan, salah satunya sebagai sarana pendanaan terorisme. Di Indonesia, belum terdapat regulasi komprehensif dan eksplisit yang secara khusus mengatur pencegahan penyalahgunaan cryptocurrency dalam tindak pidana pendanaan terorisme. Regulasi yang ada saat ini, seperti Peraturan Bappebti, UU ITE, dan UU Tindak Pidana Terorisme, masih bersifat sektoral dan tidak mampu memberikan kepastian hukum yang memadai. Kondisi ini memunculkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas kripto yang berpotensi membahayakan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model regulasi ideal yang dapat memitigasi risiko penyalahgunaan cryptocurrency sebagai alat pendanaan terorisme dengan tetap menjamin kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan berdasarkan tiga teori utama, yaitu teori kepastian hukum, teori negara hukum, dan teori kebijakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi reformulasi regulasi terletak pada perlunya pembentukan norma hukum baru yang tidak hanya bersifat preventif dan represif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika teknologi keuangan. Regulasi harus mampu memberikan batasan yang jelas, instrumen pengawasan yang kuat, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan cryptocurrency dalam pendanaan terorisme, diperlukan reformulasi regulasi dalam bentuk lex specialis yang mengatur sistem perizinan, pengawasan transaksi, kewajiban identifikasi pengguna (KYC), dan sanksi pidana yang tegas. Reformulasi ini harus mencerminkan pendekatan kebijakan hukum pidana yang responsif serta memperkuat peran negara hukum dalam memberikan perlindungan hukum di era digital.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	19 Jun 2026 10:36
Last Modified:	19 Jun 2026 10:36
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20163

Actions (login required)

View Item