Pengaturan Kedudukan Dewan Pengawas Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

LISNAWATI, . (2025) Pengaturan Kedudukan Dewan Pengawas Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (950kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (45kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)

Abstract

Dewan Pengawas Bank Syariah memegang peran krusial dalam memastikan operasional Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, kedudukan, fungsi, dan kewenangan DPS dalam sistem perbankan syariah di Indonesia masih menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait independensi, tanggung jawab, dan hubungannya dengan Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini membahas pengaturan kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem perbankan syariah di Indonesia dengan merujuk pada Undang�Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum terhadap kedudukan dan fungsi DPS dalam mewujudkan pelayanan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengevaluasi sejauh mana proporsionalitas ketersediaan ahli perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Kedudukan DPS diatur dalam Pasal 32–34 Undang-Undang No. 21/2008 sebagai organ bank yang bertugas mengawasi kepatuhan syariah, namun tidak memiliki kewenangan menetapkan fatwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer (Undang-Undang, Peraturan OJK, Fatwa DSN) dan sekunder (literatur, jurnal, putusan pengadilan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki posisi strategis sebagai penjaga integritas syariah dalam operasional bank syariah, namun secara kelembagaan dan praktik di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga ahli yang benar-benar kompeten di bidang keuangan syariah. Ketidakseimbangan antara kecepatan pertumbuhan perbankan syariah dengan ketersediaan SDM ahli berimplikasi terhadap kualitas pelayanan dan pengawasan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesi yang terintegrasi antara pemerintah, akademisi, dan industri.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	19 Jun 2026 09:41
Last Modified:	19 Jun 2026 09:41
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20158

Actions (login required)

View Item