Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor M.01 Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor

KHUSAIN CAHYONO, . (2025) Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor M.01 Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (999kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan dalam upaya reintegrasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Reintegrasi sosial merupakan tujuan krusial dalam sistem pemasyarakatan, di mana Wali Pemasyarakatan memegang peran sentral sebagai pembimbing personal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Lapas Kelas IIA Bogor, menganalisis data melalui wawancara dengan petugas lapas dan narapidana, serta dianalisis menggunakan kerangka Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Efektifitas Hukum Sorjono Soekanto dan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi, peraturan tentang Wali Pemasyarakatan telah dirumuskan dengan jelas, relevan, dan dipahami dengan baik oleh semua pihak, serta sejalan dengan tujuan reintegrasi. Secara struktur, posisi Wali Pemasyarakatan telah terlegitimasi dan terintegrasi dalam organisasi Lapas dengan hierarki dan prosedur yang jelas. Namun, efektivitas struktural ini terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia yang mana rasio antara wali pemasyarakatan dengan narapidana yang tidak ideal. Dari aspek kultur hukum, sikap narapidana terhadap bimbingan bervariasi, namun tantangan terbesar datang dari stigma kuat masyarakat luas terhadap mantan narapidana, yang menghambat penerimaan sosial dan kesempatan kerja pasca-pembebasan. Analisis implementasi juga mengungkapkan adanya tantangan dalam komunikasi yang belum optimal, minimnya dukungan sumber daya, meskipun mayoritas Wali Pemasyarakatan menunjukkan disposisi positif, serta hambatan dalam koordinasi birokrasi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun substansi hukum dan kerangka formal peran Wali Pemasyarakatan sudah baik, implementasi dan keberhasilan reintegrasi sosial sangat dipengaruhi dan terhambat oleh keterbatasan sumber daya struktural dan, yang paling signifikan, oleh kultur hukum masyarakat yang masih diwarnai stigma. Oleh karena itu, disarankan adanya upaya peningkatan sumber daya, penguatan komunikasi, perbaikan birokrasi internal, serta kampanye edukasi dan kemitraan masyarakat untuk mengatasi stigma, guna mencapai tujuan reintegrasi sosial yang optimal. Penelitian ini juga menyarankan agar Wali Pemasyarakatan dijadikan jabatan fungsional tertentu sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat lebih focus dan professional tidak lagi dijadikan sebuah tugas tambahan. Sehingga diharapkan tugas dan fungsi wali pemasyarakatan dapat berjalandengan maksimal.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	18 Jun 2026 12:31
Last Modified:	18 Jun 2026 12:36
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20153

Actions (login required)

View Item