Evaluasi Hukum Administrasi Terhadap Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Ipdn) Tentang Pemberhentian Praja Dalam Perspektif Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb)

ERFITRA DIAN APRIANI, . (2025) Evaluasi Hukum Administrasi Terhadap Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Ipdn) Tentang Pemberhentian Praja Dalam Perspektif Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Keputusan Rektor IPDN tentang Pemberhentian Prjaa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang lahir dari hubungan hukum administrasi khusus. Meskipun IPDN memiliki diskresi dalam menegakkan disiplin, keputusan tersebut harus tetap tunduk pada prinsip AUPB guna menjamin perlindungan hukum bagi Praja dari tindakan Pejabat TUN yang sewenang�wenang. Identifikasi masalah KTUN pemberhentian Praja berpotensi menimbulkan sengketa di PTUN. Potensi ini timbul akibat adanya dugaan ketidakpatuhan substansi dan prosedur keputusan rektor terhadap AUPB, yang berdampak pada kepastian hukum bagi praja. Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah Kepatutan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tentang Pemberhentian Praja Dilihat Dari Segi Substansi Dan Proseduralnya Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)? 2. Apa Implikasi hukum administratif terhadap keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tentang Pemberhentian Praja dinyatakan bertentangan dengan Asas�Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Pengadilan Tata Usaha Negara? Fokus utama penelitian adalah menganalisis implikasi hukum administratif apabila keputuasn tersebut dinyatakan bertentangan dengan AUPB di PTUN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, didukung dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian, pertama, KTUN rektor IPDN tentang pemberhentian praja rentan dinyatakan cacat AUPB berdasarkan substansi dan Prosedural. Secara substansi keputusan sering melanggar asas proporsionalitas dan larangan kesewenang-wenangan karena menjatuhkan sanksi terberat untuk pelanggaran yang bersifat ringan atau administratif. Secara prosedural, keputusan melanggar asas kecermatan dan asas keterbukaan apabila proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup atau tergesa-gesa. Kedua, Implikasi hukum administratif dari pelanggaran AUPB di PTUN adalah Hakim wajib menyatakan KTUN Rektor Batal atau tidak sah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang PTUN, yang menuntut Rektor untuk mencabut KTUN dan merehabilitasi Praja. Pembatalan ini juga berfungsi sebagai umpan balik korektif terhadap kebijkan publik IPDN, memaksa lembaga untuk merevisi regulasi disiplin agar lebih proporsional, cermat dan akuntabel dimasa depan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	17 Jun 2026 12:15
Last Modified:	17 Jun 2026 12:15
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20136

Actions (login required)

View Item