Pemberian Remisi Kepada Justice Collaborator Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiimplikasinya Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia

ELITA FRANSISCA, . (2025) Pemberian Remisi Kepada Justice Collaborator Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiimplikasinya Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (596kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (661kB)

Abstract

Pemberian efek jera pada warga binaan permasyarakatan tindak pidana korupsi salah satunya terdapat dalam lembaga permasyarakatan yang mengharuskan berstatus justice collaborator yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, namun Mahkamah Agung (MA) mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor. Dengan putusan itu, maka pemberian remisi ke koruptor, bandar narkoba dan terorisme kembali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yaitu tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum pidana memandang pemberian remisi kepada justice collaborator sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi implikasinya terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pemberian remisi kepada justice collaborator dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi.Hasil penelitian diketahui bahwa pada aturan yang terdahulu narapidana korupsi mendapatkan syarat tambahan ketika dirinya ingin mendapatlan remisi, yakni mendapatkan status sebagai justice collaborator, mengembalikan uang denda dan pengganti sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan. Namun Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021 yang menguji Pasal 14 ayat (1) huruf i seolah mengkonstruksi argumentasi mengenai urgent-nya pemberian syarat remisi bagi narapidana korupsi yang tidak diskriminatif. Kemudian terhadap pengetatan remisi remisi pada PP No. 99 Tahun 2012 ditiadakan berdasarkan Putusan MA No. 21P/HUM/2021, hal tersebut berkonsekuensi logis pada tiadanya syarat tambahan bagi narapidana korupsi ketika akan mendapatkan remisi. Kemudian Aturan mengenai remisi diatur dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022. Namun alih-alih mengevaluasi sistem pemasyarakatan, UU a quo justru dalamnya muatannya tidak memuat syarat tambahan seperti yang dimaksud pada PP No. 99 Tahun 2012. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan hukum remisi terlahir dari konfigurasi politik yang otoriter dan karakter produk hukum yang otrodoks. Negara yang memandang bahwa syarat yang diskriminatif bagi narapidana korupsi bertentangan dengan paradigma pemasyarakatan yang adanya paradigma reintegrasi sosial, bukan paradigma pembalasan. Hambatan terhadap wargabinaan lembaga pemasyarakatan yang tidak mendapatkan remisi sebagai Justice collaborator di Lembaga Pemasyarakatan diantaranya, yaitu sebagai berikut: Hambatan yang berasal dari Narapidana korupsi yang bersangkutan. Narapidana tidak mau membongkar secara keseluruhan kasus kejahatan teroganisir tersebut. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memebrikan pengetatan yaitu narapidana harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum yang dinyatakan tertulis untuk membantu membongkar perkara pidana yang dilakukan. KPK atau Kejaksaan terkadang menolak mengeluarkan surat keterangan sebgai Justice collaborator. Dari proses pengajuan pemberian remisi kepada Kementrian Hukum dan HAM Pusat. Terhambat surat putusan vonis yang belum keluar

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	17 Jun 2026 12:09
Last Modified:	17 Jun 2026 12:09
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20135

Actions (login required)

View Item