Pertanggungjawaban Pidana Penegak Hukum Dalam Penyertaan Tindak Pidana Dengan Cara Penjebakan Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 432/Pid.B.2023/Pn Jkt Utr)

DERMAN SITUMORANG, . (2025) Pertanggungjawaban Pidana Penegak Hukum Dalam Penyertaan Tindak Pidana Dengan Cara Penjebakan Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 432/Pid.B.2023/Pn Jkt Utr). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (890kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)
	Text BAB IV.pdf Download (212kB)

Abstract

Penjebakan (entrapment) dalam hukum pidana merupakan suatu metode investigasi yang kontroversial, di mana aparat penegak hukum secara aktif mendorong atau memprovokasi seseorang untuk melakukan tindak pidana yang sebenarnya tidak akan terjadi tanpa adanya intervensi tersebut. Teknik ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena dapat berbenturan dengan asas due process of law dan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa metode penyelidikan dengan teknik penjebakan bertentangan dengan hukum acara pidana, terutama dalam penerapan Pasal 55 KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis bagaimana aparat penegak hukum melakukan penjebakan terhadap pelaku tindak pidana, serta aspek legalitasnya dalam sistem hukum Indonesia. Mengkaji bagaimana penerapan Pasal 55 KUHP terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penjebakan dalam proses penangkapan, serta apakah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif�analitis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait kasus-kasus yang melibatkan praktik penjebakan oleh aparat penegak hukum. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap dokumen hukum primer dan sekunder, serta dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, guna memahami dan menafsirkan implikasi hukum dari praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjebakan (entrapment) memiliki kelemahan yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, karena dapat menciptakan kondisi di mana seseorang terpaksa melakukan tindak pidana yang tidak akan terjadi tanpa adanya intervensi dari penegak hukum. Penerapan Pasal 55 KUHP terhadap aparat yang melakukan penjebakan sulit dilakukan karena doktrin penyertaan dalam tindak pidana mensyaratkan adanya kesadaran dan kerja sama antara para pelaku, yang dalam kasus penjebakan sering kali tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penegak hukum yang melakukan penjebakan sulit untuk dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan penyertaan dalam KUHP. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa praktik penjebakan dapat mengarah pada bentuk kriminalisasi yang tidak adil bagi individu yang dijebak. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan hukum yang lebih jelas mengenai teknik penyelidikan ini, serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan investigasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	17 Jun 2026 11:54
Last Modified:	17 Jun 2026 11:54
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20133

Actions (login required)

View Item