Penyalahgunaan Wewenang Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Pada Pengadaan Alat Covid-19 (Analisis Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Plg)

Benny Asido Parlindungan Sitinjak, . (2025) Penyalahgunaan Wewenang Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Pada Pengadaan Alat Covid-19 (Analisis Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Plg). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (898kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (772kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)

Abstract

Penerapan Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus penyalahgunaan wewenang pada pengadaan alat COVID-19, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3, serta penerapan sanksi tambahan sesuai Pasal 18. Putusan ini berfokus pada seorang pejabat publik yang didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menunjuk penyedia barang tanpa prosedur yang sesuai dalam pengadaan alat kesehatan COVID-19. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan, sebagaimana diungkapkan melalui hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3. Hakim juga menerapkan Pasal 18 dengan menjatuhkan sanksi tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara dan pencabutan hak politik terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, dengan analisis terhadap dokumen putusan, undang-undang yang berlaku, serta literatur hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim dalam putusan ini telah mempertimbangkan dengan baik asas keadilan dan kepastian hukum. Hakim menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, meskipun dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Selain itu, penerapan Pasal 18 dalam putusan ini mencerminkan upaya untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kelemahan, khususnya terkait kurangnya perhatian terhadap sistem pengawasan internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah selama keadaan darurat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan, termasuk penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan transparansi dalam proses pengadaan. Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg telah mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Putusan ini menjadi preseden penting dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan, terutama yang melibatkan situasi darurat. Dengan demikian, putusan ini berperan dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Korupsi, Pasal 3, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	10 Jun 2026 03:15
Last Modified:	10 Jun 2026 03:15
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20046

Actions (login required)

View Item