Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 155/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Pst)

Andhika Geraldy, . (2025) Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 155/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Pst). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)

Abstract

Perkawinan ialah suatu ikatan yang sangat memiliki makna yan g kuat untuk saling menghubungkan antara pria dengan wanita untuk membangun keluarga. Tetapi terdapat permasalahan jika perkawinan tersebut dilakukan oleh para pihak yang berlainan agama. Perkawinan beda agama dalam pengaturannya mendapat celah untuk dilakukan. oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi perkawinan beda agama pada Putusan No. 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST. Metode penelitian ini ialah penelitian menggunkana metode kepustakaan, dimana pendekatan masalahnya dengan pendekatan undang- undang, pendekatan pendekatan kasus. Hasil analisis dalam Putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2066 tentang Administrasi Kependudukan yang dimana perkawinan beda agama dapat dicatatkan hal ini yang memberi kesempatan untuk dilakukan, dimana bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan syarat sahnya perkawinan dilakukan dengan tiap-tiap hukum agama dan keyakinannya. Terkait hal tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi pada undang- undang perkawinan dan undang- undang administrasi kependudukan. Harusnya suatu aturan bertujuan memberikan suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan beda agama, Pencatatan sipil
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	06 Jun 2026 03:24
Last Modified:	06 Jun 2026 03:24
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20013

Actions (login required)

View Item