Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Oleh Pengguna Platform Telegram Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Agnes Hernitiana, . (2025) Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Oleh Pengguna Platform Telegram Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (736kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (923kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)

Abstract

Pada platform telegram, terdapat fitur-fitur yang beragam dan kemudahan dalam menemukan sesuatu yang ramai dibicarakan pada masanya membuat banyak orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan aplikasi ini untuk melakukan pembajakan sinematografi seperti film, iklan, novel, lagu dan beberapa karya sinematografi lainnya. Penulis menemukan banyak pengguna telegram yang menonton film secara ilegal di aplikasi ini dengan alasan gratis atau tidak dipungut biaya meskipun tau bahwa hal tersebut bukan hal yang benar dan merupakan pelanggaran hukum. Ada beberapa jenis cara pembajakan film yang ditemukan berdasarkan unggahan video di beberapa saluran publik telegram, yaitu dengan mengunggah video berisikan film tersebut secara penuh dengan beberapa versi kualitas gambar dari 360, 480, 720 sampai 1080 HD. Dan ada pula yang mengunggah video hasil merekam film menggunakan kamera ponsel saat menonton di bioskop, padahal sudah jelas hal tersebut dilarang bahkan sudah tercantum pada beberapa lokasi di bioskop bahwa dilarang keras untuk merekam selama film sedang berlangsung. Hal tersebut membuat penonton memanglah dapat menikmati film secara gratis tanpa harus datang ke bioskop untuk menonton dan mengeluarkan biaya menonton bioskop. Tetapi hal tersebut justru membuat kualitas film tidak dapat dinikmati secara utuh oleh penonton karena sudah jelas vibes saat menonton film secara penuh dan utuh itu ditemukan saat menonton langsung film tanpa adanya blur, goyangan, suara tambahan dan lainnya. Berbeda saat kita menonton film secara ilegal dari hasil rekaman video amatir ponsel. Bahkan saat menonton video yang diunduh dari telegram dengan menggunakan kualitas gambar tertinggi pun biasanya memiliki banyak kekurangan dan membuat penilaian seseorang terhadap karya itu terpengaruh. Film yang seharusnya mendapatkan appreciate secara penuh selain penilaian maupun hak ekonomi jadi tidak mendapatkan kepuasan yang cukup untuk membayar pengeluaran selama proses pembuatan film. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pihak telegram, upaya pemerintah dan tanggapan para pembuat film dalam menangani kasus pembajakan sinematografi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta menggunakan wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya terjadi pembajakan sinematografi adalah karena tidak adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga kualitas suatu hak ciptaan, dan hanya dengan dalih tidak dipungut biaya maka masyarakat lebih memilih untuk merugikan para pekerja seni dan mendukung perbuatan melanggar hukum para oknum.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	pembajakan; film; sinematografi; pembajakan sinematografi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	06 Jun 2026 02:25
Last Modified:	06 Jun 2026 02:25
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20006

Actions (login required)

View Item