Suaybah, . (2025) Sinkronisasi Hukum Pada Aspek Pertanggungjawaban Pelaku Anak Dalam Tindak Percobaan Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB) |
Abstract
Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana berat, seperti percobaan pembunuhan berencana, menimbulkan dilema hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinkronisasi antara ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum menyikapi kriminalitas yang dilakukan oleh anak, serta bagaimana bentuk sinkronisasi hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak dalam tindak percobaan pembunuhan berencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin, dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antara batas maksimum ancaman pidana menurut KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ketentuan pengurangan sanksi dalam UU SPPA, yang pada akhirnya dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku anak dalam perkara kejahatan berat. Sinkronisasi hukum diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya menjamin perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, tetapi juga menjamin keadilan bagi korban dan masyarakat. Harmonisasi regulasi dibutuhkan agar sistem hukum berjalan secara proporsional dan tidak kontradiktif dalam merespons kasus percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Anak, Percobaan Pembunuhan Berencana, Pertanggungjawaban Pidana, Sinkronisasi Hukum, UU SPPA |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | Mahlil Muhammad |
| Date Deposited: | 03 Jun 2026 07:39 |
| Last Modified: | 03 Jun 2026 07:39 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19940 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
