Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Dan Peraturan Menteri Keuangan (Pmk) Nomor 122 Tahun 2023

Sri Devi Damayanti, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Dan Peraturan Menteri Keuangan (Pmk) Nomor 122 Tahun 2023. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (859kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (592kB)

Abstract

Lelang untuk mengeksekusi hak tanggungan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh kreditur apabila debitur terbukti melakukan cidera janji dan tidak mampu lagi membayar utangnya dengan cara menjual objek yang dijadikan jaminan dan mengambil hasilnya untuk melunasi utang debitur. Lelang eksekusi hak tanggungan pada dasarnya merupakan sarana hukum yang sah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) juncto Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT, yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk menjual objek jaminan secara lelang apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Namun dalam praktiknya, tidak jarang pelaksanaan lelang digugat dan dibatalkan karena terdapat cacat hukum pada objek jaminan, seperti tidak adanya persetujuan dari pemilik sah atau penyalahgunaan hak atas sertifikat. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020 PN Dmk, dimana objek lelang yang dijaminkan oleh debitur ternyata merupakan milik pihak lain tanpa persetujuan pemilik asli, yang kemudian digugat oleh pihak ketiga. Meskipun pemenang lelang telah mengikuti prosedur Lelang secara sah dan melunasi pembayaran, hak katas objek lelang tidak dapat dimikili karena Lelang dibatalkan demi hukum. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apa akibat hukum dibatalkannya lelang hak tanggungan dalam putusan pengadilan. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena yang berasal dari kerangka teori, gagasan para ahli dan pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Hasil penelitian menunjukkan pembatalan lelang tersebut menimbulkan kerugian bagi pemenang lelang beritikad baik yang tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Ketentuan dalam PMK 122 Tahun 2023 memang mengatur prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pelaksanaan lelang, tetapi tidak secara tegas memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenang lelang apabila terjadi pembatalan lelang akibat sengketa kepemilikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegasan peran para pihak, termasuk pejabat lelang dan kreditor, dalam memastikan keabsahan jaminan, serta mekanisme perlindungan hak bagi pemenang lelang apabila terjadi pembatalan melalui putusan pengadilan, guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak, terutama pemenang lelang yang telah bertindak sesuai prosedur secara sah.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	perlindungan hukum; pemenang lelang; eksekusi hak tanggungan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	03 Jun 2026 07:15
Last Modified:	03 Jun 2026 07:15
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19936

Actions (login required)

View Item