Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) (Analisis Putusan No. 596/Pid.Sus/ 2021 PN.Jkt.Utr)

Siti Nurlailah, . (2025) Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) (Analisis Putusan No. 596/Pid.Sus/ 2021 PN.Jkt.Utr). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB)

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan yang melibatkan eksploitasi terhadap korban, khususnya perempuan dan anak, dan menjadi bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku TPPO untuk tujuan eksploitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta menelaah pertimbangan hakim dalam perkara No. 596/Pid.Sus/2021 PN Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa didakwa dengan pasal alternatif, namun majelis hakim memutus berdasarkan Pasal 296 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007. Padahal, secara doktrin hukum pidana, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Penggunaan ketentuan umum dalam perkara ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi korban TPPO. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dinilai belum maksimal mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hak korban. Diperlukan komitmen penegak hukum untuk lebih mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali dalam penegakan hukum terhadap TPPO, agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan korban memperoleh pemulihan yang layak.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi, Pertanggungjawaban Pidana, Lex Specialis, Putusan Pengadilan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	03 Jun 2026 06:56
Last Modified:	03 Jun 2026 06:56
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19933

Actions (login required)

View Item