Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Atas Dasar Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Uu Ri No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 283/PID.SUS/2023/PN.JKT.SEL)

Rosiana Sundari Nainggolan, . (2025) Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Atas Dasar Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Uu Ri No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 283/PID.SUS/2023/PN.JKT.SEL). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (807kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (57kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)

Abstract

P Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih menimbulkan polemik terkait batasan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di media sosial , Pada penelitian ini penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/PID.SUS/2023/PN.JKT.SEL, atas nama Wahyu Dwi Nugroho atas kasus pelaku tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah Sanksi Hukum Yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Atas Dasar Kebebasan Berpendapat Sudah Memenuhi Unsur Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)?, Bagaimanakah Putusan Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Kasus Ujaran Kebencian Yang Dengan Dasar Kebebasan Berpendapat Telah Memenuhi Rasa Keadilan Dalam Putusan 283/PID.SUS/2023/PN.JKT.SEL?. Kemudian teori yang digunakan adalah teori keadilan dan teori pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dan dengan menggunakan data kepustakaan (library research). Data dilengkapi dengan data primer hasil dari analisis berbagai peraturan perundang-undangan, surat edaran, dan data sekunder dari referensi-referensi buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, dan website, serta data tersier dari kamus sebagai penunjang dari bahan hukum sebelumnya. Hasil penelitian yang didapat yaitu menunjukan bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada Wahyu Dwi Nugroho tidak tepat karena perbuatannya tidak memenuhi unsur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE, unggahan Wahyu Dwi Nugroho tersebut lebih mengarah pada ekspresi kekecewaan terhadap spanduk Majelis Taklim Al-Busyro yang berdampak pada usahanya, tidak ada niat, dan unggahan yang disebarkan juga tidak mengandung informasi yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Serta Putusan Pengadilan pada putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PN.JKT.SEL belum memenuhi keadilan karena Wahyu Dwi Nugroho diputuskan bersalah oleh hakim yang seharusnya tidak layak dijatuhi sanksi hukuman. Dengan demikian, putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PN.JKT.SEL belum mencerminkan keadilan substantif dan telah mengkriminalisasi hak kebebasan berpendapat.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Ujaran Kebencian, Sanksi Pidana, Kebebasan Berpendapat
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	19 May 2026 05:51
Last Modified:	19 May 2026 05:51
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19799

Actions (login required)

View Item