Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) (Analisis Yuridis Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst)

Rika Indah Desriyanti, . (2025) Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) (Analisis Yuridis Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (870kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)

Abstract

Pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan pelanggaran serius terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mencakup aspek kesehatan seperti timbulnya penyakit akibat paparan limbah berbahaya kerugian ekonomi akibat rusaknya sumber daya alam, serta gangguan sosial yang memperburuk kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk secara mendalam mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan hidup, khususnya dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang memberikan dasar hukum bagi penegakan tanggung jawab lingkungan melalui mekanisme perdata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip tanggung jawab perdata tersebut dalam praktik peradilan melalui studi kasus terhadap Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, guna mengetahui sejauh mana pengadilan menerapkan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam memutus sengketa pencemaran yang melibatkan korporasi. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai instrumen utama dalam mengurai permasalahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui mekanisme gugatan ganti rugi oleh masyarakat yang dirugikan, dengan menggunakan dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta ketentuan tanggung jawab lingkungan yang diatur secara khusus dalam UU PPLH. Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst menjadi contoh konkret bagaimana pengadilan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), di mana pelaku pencemaran dibebankan kewajiban untuk membayar ganti rugi sekaligus melakukan pemulihan lingkungan tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Namun demikian, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain lemahnya pembuktian ilmiah di persidangan serta keterbatasan jumlah dan kompetensi ahli yang mampu memberikan keterangan profesional terkait kerusakan lingkungan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Perdata, Korporasi, Pencemaran Lingkungan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	18 May 2026 06:20
Last Modified:	18 May 2026 06:20
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19781

Actions (login required)

View Item