Perlindungan Hukum Atas Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagaimana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Reza Juwita, . (2025) Perlindungan Hukum Atas Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagaimana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (819kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (19kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB)

Abstract

Perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum berupa harta bersama yang harus dikelola dengan persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, praktik penjualan harta bersama secara sepihak masih sering terjadi dan menimbulkan sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan serta menilai kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 246/Pdt.G/2021/PN Plg dengan ketentuan perundang- undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis difokuskan pada ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi terkait jual beli harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam pengalihan harta bersama. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 246/Pdt.G/2021/PN Plg dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum terhadap istri sebagai pihak yang dirugikan karena penjualan dilakukan secara sepihak. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan notaris/PPAT serta konsistensi penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan harta bersama.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Harta Bersama, Perlindungan Hukum, Jual Beli Sepihak, Perkawinan, Putusan Pengadilan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	18 May 2026 05:30
Last Modified:	18 May 2026 05:30
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19777

Actions (login required)

View Item