Tinjauan Yuridis Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Melalui Jalur Perseorangan Menurut Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rd. I Ilham Maulana Aulia, . (2025) Tinjauan Yuridis Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Melalui Jalur Perseorangan Menurut Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (617kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB)

Abstract

Pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia merupakan wujud pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Transformasi sistem pemilihan dari DPRD ke pemilihan langsung oleh rakyat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menunjukkan kemajuan dalam demokrasi lokal. Namun, pelaksanaannya menimbulkan polemik, terutama terkait pembatasan hak warga negara untuk mencalonkan diri secara independen. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 menjadi tonggak penting dalam membuka ruang konstitusional bagi calon perseorangan, yang kemudian dituangkan dalam revisi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Penelitian ini mengggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa calon independen tetap menghadapi tantangan berat, terutama dalam memenuhi persyaratan administratif yang kompleks, seperti pengumpulan dukungan KTP, penggunaan aplikasi SILON, dan verifikasi faktual yang ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024. Ketentuan ini memperlebar kesenjangan antara calon dari partai politik dan calon independen, serta menghambat partisipasi politik yang setara. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kerangka hukum dan teknis yang mengatur pencalonan kepala daerah, khususnya bagi calon independent, evaluasi dan reformasi ini penting untuk menjaga keseimbangan regulasi agar prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas dalam demokrasi lokal dapat benar-benar terwujud.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pemilihan Kepala Daerah, Calon Perseorangan, KPU
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	18 May 2026 05:15
Last Modified:	18 May 2026 05:15
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19774

Actions (login required)

View Item