Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Sebagai Alternatif Penyelesaian Utang Piutang Di Pengadilan Niaga Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Rahma Afia, . (2025) Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Sebagai Alternatif Penyelesaian Utang Piutang Di Pengadilan Niaga Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai alternatif penyelesaian utang piutang di luar kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian bersama kreditur guna menghindari likuidasi aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hal debitur tidak mengajukan rencana perdamaian serta mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 146/Pdt.Sus- PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yang dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan niaga.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut, debitur tidak menunjukkan itikad baik, tidak menghadiri persidangan, dan tidak mengajukan rencana perdamaian. Ketidakaktifan ini bertentangan dengan prinsip good faith yang menjadi dasar dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Akibatnya, hakim memutuskan pailit terhadap debitur demi memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik.Penelitian ini merekomendasikan pentingnya partisipasi aktif debitur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta perlunya regulasi teknis yang lebih rinci mengenai tanggung jawab debitur dalam masa penundaan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori keadilan substansif dan teori perlindungan hukum dalam praktik hukum niaga. Secara praktis, studi ini memberikan pemahaman komprehensif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa utang piutang agar dapat memaksimalkan fungsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara adil dan proporsional

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU, Kepailitan, Rencana Perdamaian, Putusan Pengadilan Niaga
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	05 May 2026 07:55
Last Modified:	05 May 2026 07:55
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19628

Actions (login required)

View Item