Rachel Anugrah Pratama, . (2025) Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Diputus Bebas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Analisis Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr Jo Putusan No. 786 K/Pid/2022). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) |
Abstract
Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual telah dimuat dalam KUHP sebagai kejahatan yang serius sehingga menempatkan kasus tersebut ke dalam satu bab tersendiri. Pengaturan terkait tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam KUHP pada buku kedua bab XIV dari pasal 281 hingga pasal 303 bis (di bawah title tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam KUHP, kejahatan terhadap kesusilaan dikenal sebagai misdrijven tegen de zeden. Hal tersebut yelah diatur secara khusus dalam Buku II Bab IV yang terdiri dari 20 ketentuan hukum pidana.Isu pelecehan seksual yang perempuan alami dalam beberapa tahun kebelakang sangat terasa keberadaannya berdasarkan cacatan tahunan yang kementerian pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak telah merangkum pada awal tahun 2024 ada 16.173 kasus. adanya dominasi laki laki dalam struktur sosial semakin membuat Tindakan pelecehan langgeng dalam masyarakat. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana putusan bebas pelaku tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari KUHP pada kasus putusan No.46/Pid.B/2022/PN Pbr. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada kasus perkara putusan No.46/Pid.B/2022/PN Pbr. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dalam proses ini Majelis hakim mempertimbangkan unsur melakukan perbuatan cabil tidak terpenuhi karena keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dikesampingkan oleh hakim karena para saksi tersebut hanya mendengar cerita kejadian korban tersebut sehingga dianggap sebagai saksi de auditu.putusan bebas tersebut tidak sejalan dengan teori pembuktian, yang mana putusan tersebut, erat kaitannya dengan terpenuhi unsur ancaman kekerasan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | kekerasan seksual, pelecehan seksual, putusan bebas |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | Mahlil Muhammad |
| Date Deposited: | 05 May 2026 07:49 |
| Last Modified: | 05 May 2026 07:49 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19627 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
