Penerapan Ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Delik Berkualifikasi (ANALISA PUTUSAN No. 11/Pid.Sus Anak/2023/PN Bgr dan No. 7/Pid.Sus Anak/2023/PN Bgr )

Paulina, . (2025) Penerapan Ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Delik Berkualifikasi (ANALISA PUTUSAN No. 11/Pid.Sus Anak/2023/PN Bgr dan No. 7/Pid.Sus Anak/2023/PN Bgr ). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (940kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB)

Abstract

Pemberian hukuman pemberatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Namun, ketentuan tersebut masih menyisakan multitafsir dan menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan di pengadilan, khususnya dalam menentukan besaran hukuman dan pemberatan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana penerapan hukuman pemberatan terhadap anak pelaku tindak pidana dengan meninjau regulasi yang berlaku serta putusan pengadilan nomor 11/Pid.Sus Anak/2023/PN Bgr sebagai studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pemberatan hukuman bagi anak belum memberikan pedoman yang jelas dan baku, sehingga hakim cenderung mengandalkan subjektivitas dan pertimbangan individual dalam menjatuhkan putusan. Hal ini menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam putusan antara satu hakim dengan hakim lainnya, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi anak pelaku tindak pidana. Selain itu, pemberatan hukuman yang diterapkan kadang kurang mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan UU SPPA dan UUPA. Akibatnya, pemberatan hukuman menjadi tidak efektif dalam mencegah tindak pidana berulang, bahkan dapat berdampak negatif terhadap proses reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyelarasan dan pembaruan regulasi terkait pemberatan hukuman anak agar penerapan hukuman dapat lebih konsisten, berkeadilan, serta tetap mengedepankan prinsip perlindungan dan rehabilitasi anak sesuai tujuan sistem peradilan pidana anak.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Hukuman Pemberatan, Anak Pelaku Tindak Pidana, UU SPPA, UUPA, Subjektivitas Hakim, Perlindungan Anak, Keadilan Restoratif
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	05 May 2026 07:14
Last Modified:	05 May 2026 07:14
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19620

Actions (login required)

View Item