Batasan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Polis Asuransi Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 867 K/Pdt.Sus-BPSK/2022)

Oktafiani Ainun Nisa, . (2025) Batasan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Polis Asuransi Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 867 K/Pdt.Sus-BPSK/2022). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (866kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah bagian yang penting pada sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan teknologi informasi, potensi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha pun semakin meningkat. Konsumen, sebagai pihak yang umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah, membutuhkan mekanisme perlindungan yang efektif guna memastikan hak-haknya tidak dilanggar. Salah satu upaya perlindungan hukum bagi konsumen adalah melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen oleh BPSK, serta sejauh mana batas kewenangan BPSK dalam menangani dan menyelesaikan sengketa tersebut di wilayah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber data utama berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen yang berkaitan dengan sengketa konsumen dan mekanisme penyelesaiannya di BPSK. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa BPSK memiliki fungsi strategis sebagai lembaga quasi-yudisial yang memberikan akses keadilan secara cepat dan efisien kepada konsumen. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kewenangan BPSK dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi BPSK itu sendiri. Selain itu, masih terdapat keraguan mengenai kekuatan hukum putusan BPSK, khususnya dalam hal eksekusinya. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi serta peningkatan sosialisasi dan kapasitas kelembagaan agar BPSK dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Konsumen, BPSK, Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	05 May 2026 07:04
Last Modified:	05 May 2026 07:04
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19618

Actions (login required)

View Item