Perlindungan Hukum Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba Yang Tidak Terdaftar Di Kementerian Perdagangan (Analisis Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Jakarta Utara)

Nur Khalimah, . (2025) Perlindungan Hukum Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba Yang Tidak Terdaftar Di Kementerian Perdagangan (Analisis Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Jakarta Utara). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (902kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)

Abstract

Penyelenggaraan waralaba di Indonesia mensyaratkan pendaftaran perjanjian ke Kementerian Perdagangan melalui Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan hukum. Tetapi dalam praktiknya, menunjukkan masih terdapat hubungan waralaba yang dijalankan tanpa memenuhi kewajiban administratif tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi franchisee yang secara struktur berada pada posisi lebih lemah dibandingkan franchisor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi franchisee serta akibat hukum yang timbul dari perjanjian waralaba yang tidak didaftarkan, dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta hukum dan norma hukum yang berlaku, serta teori perlindungan hukum M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan dalam bentuk represif melalui mekanisme peradilan, di antaranya dengan pembatalan perjanjian yang cacat hukum, penghukuman ganti rugi materiil dan immateriil, larangan franchisor untuk menawarkan waralaba ilegal, sita jaminan, serta pelaksanaan putusan serta-merta. Akibat hukum dari perjanjian yang tidak terdaftar adalah perjanjian dianggap batal demi hukum dan melahirkan tanggung jawab perdata bagi franchisor atas kerugian franchisee. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi hukum bagi calon franchisee untuk memastikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam praktik waralaba di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Franchisee, Waralaba, Pendaftaran, Putusan Pengadilan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	05 May 2026 06:58
Last Modified:	05 May 2026 06:58
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19616

Actions (login required)

View Item