Nofra, . (2025) Eksaminasi Putusan Kasasi Nomor 1136 K/Pid/2023 Terhadap Putusan Judex Facti Nomor 186/Pid.B/2023/Pn Llg Dalam Perkara Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor : 1136 K/Pid/2023). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) |
Abstract
Penelitian ini menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan Putusan Kasasi Nomor 1136 K/Pid/2023 terhadap Putusan Judex Facti Nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg dalam perkara penganiayaan, serta mengkaji apakah Putusan Kasasi tersebut memeberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa I. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum karena menilai Putusan Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dan tidak sesuai fakta persidangan. Namun dalam hal ini pada persidangan tingkat pertama bahwa penuntut umum telah keliru dan kurang kehati-hatian dalam menyusun dakwaan, karena Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Mahkamah Agung tidak berwenang menilai ulang alat bukti berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga putusan kasasi tersebut cacat yuridis dan minim argumentasi hukum. Putusan kasasi Nomor 1136 K/Pid/2023 dinilai tidak memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa I dari bebas menjadi pidana tanpa adanya bukti baru atau penjelasan hukum yang memadai. Ketidakselarasan antara struktus hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum dalam penegakan hukum, hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan merugikan Terdakwa I. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus lebih cermat dan berhati-hati dalam memepertimbangkan putusan kasasi, serta Penuntut Umum lebih teliti dalam menyusun dakwaan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang adil.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Eksaminasi, Putusan Kasasi, Penganiyaan, kepastian hukum |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | Mahlil Muhammad |
| Date Deposited: | 28 Apr 2026 04:45 |
| Last Modified: | 28 Apr 2026 04:45 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19546 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
