Analisis Yuridis Problematika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024)

Nasywa Nara Sabila, . (2025) Analisis Yuridis Problematika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (923kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (42kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB)

Abstract

Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menimbulkan sebuah permasalahan baru, dimana dalam putusan tersebut yang menangani perkara ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dianggap telah melewati kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, karena seharusnya yang memiliki ranah merumuskan norma baru adalah Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga yang memiliki fungsi legislasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan ikonstitusional bersyarat dan mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara khususnya dalam perkara open legal policy. Penelitian ini menggunakan metode hukum-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Konsstitusi maupun Undang Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berhak untuk merumuskan norma baru dalam putusannya. Putusan inkonstitusional yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ambang batas pencalonan kepala daerah memberikan dampak tumpang tindih dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembentuk undang-undang, karena batasan threshold merupakan open legal policy, sehingga yang berhak merumuskannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Mahkamah Konstitusi, Putusan Inkonstitusional Bersyarat, Kewenangan, Dewan Perwakilan Rakyat
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	28 Apr 2026 03:46
Last Modified:	28 Apr 2026 03:46
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19542

Actions (login required)

View Item