Pemutusan Hubungan Ker Ja Pada Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahmamah Agung No. 13 K/Pdt.Sus/PHI/2021)

Muhammad Fazrie Asadea Arulan, . (2025) Pemutusan Hubungan Ker Ja Pada Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahmamah Agung No. 13 K/Pdt.Sus/PHI/2021). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (866kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)

Abstract

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja yang dilakukan oleh pekerja berujung pada tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara langsung oleh perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pelanggaran yang dilakukan pekerja terhadap isi Perjanjian Kerja harus tunduk pada ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam proses hukum, Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat pertama memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali pekerja tersebut, karena PHK yang dijatuhkan dinilai tidak tepat. Akan tetapi, perusahaan tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Kasasi Nomor 13 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui literatur buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu, putusan kasasi dalam perkara No. 13 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dianggap belum mencerminkan rasa keadilan bagi pekerja, sebab Majelis Hakim menilai alasan PHK didasarkan pada kondisi hubungan kerja yang tidak harmonis.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pemutusan Hubungan Kerja, Perusahaan, Ketenagakerjaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	28 Apr 2026 02:57
Last Modified:	28 Apr 2026 02:57
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19536

Actions (login required)

View Item