Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Kredit Dikota Tangerang Selatan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Pt.Adira Finance)

Muhammad Aqillah, . (2025) Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Kredit Dikota Tangerang Selatan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Pt.Adira Finance). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (931kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan PT. Adira Finance di Kota Tangerang Selatan terdapat dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan fudisia serta kesesuaiannya terhadap Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Permasalahan utama pada penelitian ini karena adanya penarikan objek jaminan fidusia tanpa adanya prosedur resmi terutama tanpa adanya putusan pengadilan atau sertifikat fidusia yang resmi, sehingga menimbulkan konflik antara debitur dan kreditur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan kasus di lapangan serta studi terhadap peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan studi dokumen. Hasil yang didaptakan dalam penelitian ini bahwa Kedudukan hukum perjanjian kredit dalam hal terjadinya penarikan paksa kendaraan bermotor di Kota Tangerang Selatan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penarikan paksa kendaraan sebagai objek jaminan hanya dapat dilakukan secara sah apabila telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan perjanjian fidusia, serta didahului oleh pemberitahuan tertulis kepada debitur. Proses ini juga harus memperhatikan hak-hak debitur agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan salah satu pihak. Serta adanya keterkaitan akibat hukum apabila penarikan paksa dilakukan oleh debt collector yang tidak mematuhi kode etik penggunaan jasa pihak ketiga, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, baik secara administratif maupun perdata. Debt collector diwajibkan untuk beroperasi sesuai dengan kode etik yang diatur serta berada di bawah pengawasan otoritas terkait, salah satunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila penarikan kendaraan dilakukan tanpa prosedur yang benar dan tidak berpegang pada kode etik, maka debitur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara mediasi maupun jalur pengadilan. OJK juga berperan dalam menerima laporan pelanggaran dan memastikan perlindungan hukum bagi para debitur. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap kode etik oleh pihak ketiga menimbulkan akibat hukum yang dapat memulihkan hak debitur sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penarikan Paksa, Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit, Adira Finance, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	28 Apr 2026 02:13
Last Modified:	28 Apr 2026 02:13
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19532

Actions (login required)

View Item