Kepastian Hukum Prinsip Deklaratif Dalam Perlindungan Hak Cipta Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Kajian Terhadap Sengketa Kepemilikan Karya Cipta (Putusan Nomor 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Mohamad Rizki Tanarubun, . (2025) Kepastian Hukum Prinsip Deklaratif Dalam Perlindungan Hak Cipta Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Kajian Terhadap Sengketa Kepemilikan Karya Cipta (Putusan Nomor 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (699kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)

Abstract

Perlindungan hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif, di mana hak cipta atas sebuah karya timbul secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa harus melalui proses pendaftaran. Prinsip ini secara ideal bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pengakuan instan kepada pencipta, memastikan bahwa perlindungan hukum melekat pada karya sejak awal. Meskipun sistem ini memberikan kemudahan dan pengakuan instan bagi pencipta, namun dalam praktiknya menimbulkan permasalahan kepastian hukum, khususnya saat terjadi sengketa kepemilikan di ranah peradilan. Ketika bentuk ciptaan tidak konvensional seperti sistem digital atau sistem investasi, pengadilan sering kesulitan dalam mengidentifikasi batas perlindungan yang diberikan oleh hukum hak cipta. Fenomena ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022, yang menolak gugatan atas sistem investasi emas (Goldgram), dengan pertimbangan objek tersebut tidak termasuk karya yang dilindungi hak cipta. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara kerangka hukum normatif dan implementasi yudisial. Prinsip deklaratif, meskipun secara filosofis memihak pencipta dengan memberikan perlindungan instan, belum sepenuhnya efektif dalam memberikan kepastian hukum di ranah peradilan. Pengadilan, dalam menimbang sengketa hak cipta, pada dasarnya tetap mensyaratkan pembuktian formal dan kuat, terutama jika objek sengketa tidak termasuk dalam kategori konvensional sebagaimana yang lazim diidentifikasi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya bukti yang memadai, klaim hak cipta deklaratif menjadi lemah di hadapan hukum. Bukti yang dapat diterima oleh pengadilan, dalam banyak kasus, tidak hanya terbatas pada perwujudan fisik karya, tetapi juga mencakup dokumentasi, riwayat penciptaan, dan bahkan preferensi terhadap bukti pendaftaran yang, meskipun bersifat opsional, memberikan tingkat kepastian yang jauh lebih tinggi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	hak cipta, prinsip deklaratif, kepastian hukum, sistem investasi emas
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	27 Apr 2026 03:47
Last Modified:	27 Apr 2026 03:47
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19513

Actions (login required)

View Item