Problematika Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)

Mitha Dwi Febrian, . (2025) Problematika Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)

Abstract

Fenomena revenge porn sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender semakin meningkat seiring perkembangan teknologi digital. Korban umumnya mengalami dampak psikologis, sosial, dan hukum yang kompleks. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji problematika implementasi perlindungan hukum terhadap korban revenge porn berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditinjau dari perspektif viktimologi, serta menelaah peran Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam memberikan pendampingan dan advokasi kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pihak yang berwenang menangani kasus tersebut dari Komnas Perempuan, serta data dan dokumentasi kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, antara lain minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu revenge porn, keterbatasan akses korban terhadap layanan perlindungan, serta belum optimalnya implementasi hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dari perspektif viktimologi, korban revenge porn sering kali mengalami viktimisasi ulang (revictimization) baik oleh pelaku, masyarakat, maupun sistem hukum itu sendiri. Komnas Perempuan berperan penting dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan korban melalui advokasi kebijakan, layanan pengaduan, dan pendampingan hukum. Skripsi ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembentukan regulasi khusus terkait revenge porn, serta penguatan sinergi antar lembaga dalam mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Revenge Porn, Problematika, Komnas Perempuan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	27 Apr 2026 03:37
Last Modified:	27 Apr 2026 03:37
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19511

Actions (login required)

View Item