Kumoratih Dyah Widowati, . (2025) Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dari Tindakan Passing Off. Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (795kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (77kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (16kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB) |
Abstract
Perlindungan hukum terhadap merek, khususnya merek terkenal, menjadi semakin penting dalam era perdagangan global yang kompetitif. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah praktik passing off, yakni tindakan meniru atau menyesatkan konsumen dengan merek yang menyerupai merek terkenal untuk meraih keuntungan secara tidak sah. Praktik ini kerap merugikan pemilik merek asli yang telah membangun reputasi melalui waktu, biaya, dan upaya besar. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur perlindungan merek, ketentuan mengenai passing off belum diatur secara eksplisit. Namun demikian, perlindungan dapat diupayakan melalui penafsiran Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, serta melalui mekanisme pembatalan dan gugatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 dan 78. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari tindakan passing off oleh merek lokal, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam proses tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa selain kelemahan regulasi, faktor rendahnya pemahaman pelaku usaha dan lemahnya penegakan hukum turut memperburuk perlindungan terhadap merek. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan langkah strategis berupa pembaruan regulasi yang lebih spesifik, edukasi hukum kepada masyarakat, dan peningkatan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam proses pemeriksaan merek. Perlindungan hukum yang kuat tidak hanya menjaga keadilan dalam dunia usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan kreativitas dan iklim bisnis yang sehat di Indonesia. Upaya kolektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan merek yang berkeadilan dan berkelanjutan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | perlindungan hukum; merek terkenal; passing off; reputasi merek; Undang-Undang Merek |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Mahlil Muhammad |
| Date Deposited: | 25 Apr 2026 02:23 |
| Last Modified: | 25 Apr 2026 02:23 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19482 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
