Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Dan Pelecehan Seksual Di Wilayah Tangerang Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Khairunisa, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Dan Pelecehan Seksual Di Wilayah Tangerang Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (600kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)

Abstract

Kasus eksploitasi dan pelecehan seksual di Indonesia terus meningkat, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanganinya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai langkah pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual di wilayah Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi urgensi lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada korban serta penindakan yang tegas terhadap pelaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menilai efektivitas implementasinya di Tangerang Selatan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang kuat, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, hambatan budaya, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan pelatihan bagi aparat, penguatan literasi hukum masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Eksploitasi Seksual; Pelecehan Seksual; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Tangerang Selatan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	20 Apr 2026 06:26
Last Modified:	20 Apr 2026 06:28
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19380

Actions (login required)

View Item