Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik Ilegal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Produksi Kosmetik Tanpa Izin BPOM Di Kota Tangerang Selatan)

Jojor Delima Simanullang, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik Ilegal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Produksi Kosmetik Tanpa Izin BPOM Di Kota Tangerang Selatan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (682kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)

Abstract

Perkembangan produk kosmetik di Indonesia menunjukkan peningkatan yang pesat seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat untuk tampil menarik, terawat, dan percaya diri. Kosmetik merupakan bahan yang digunakan pada berbagai bagian tubuh manusia, seperti rambut, kuku, bibir, serta organ tubuh lainnya. Oleh karena itu, diperlukan standar hukum yang memastikan keamanan dan kualitas setiap produk yang beredar di masyarakat. Peredaran kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Produk-produk tersebut beredar luas baik di pasar konvensional maupun melalui platform digital. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan konsumen, tetapi juga melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kasus-kasus yang terjadi, terutama di Kota Tangerang Selatan, menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan pemerintah serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan produk dan legalitas izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum perdata bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik ilegal, serta mengkaji urgensi pembaruan regulasi dan penguatan pengawasan distribusi produk kosmetik ilegal, terutama yang beredar melalui media digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan pihak BPOM dan konsumen di Kota Tangerang Selatan, kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh kosmetik ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum berjalan secara efektif. Konsumen masih menghadapi berbagai kendala dalam menuntut ganti rugi, terutama ketika pelaku usaha merupakan pihak kecil atau tidak teridentifikasi dengan jelas. Selain itu, regulasi mengenai distribusi kosmetik ilegal melalui media digital belum diatur secara spesifik, sehingga pengawasannya dan penindakannya menjadi tidak optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan pola perdagangan daring, serta peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan produk kosmetik untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	perlindungan hukum; konsumen; kosmetik ilegal; izin BPOM; Undang-Undang perlindungan konsumen
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	20 Apr 2026 05:37
Last Modified:	20 Apr 2026 05:37
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19374

Actions (login required)

View Item