Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Antara Pemilik Dan Pengguna Merek Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Intan Widiana, . (2025) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Antara Pemilik Dan Pengguna Merek Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (897kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (413kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian waralaba franchise X di Kabupaten Tangerang serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. pertumbuhan bisnis waralaba juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam aspek pengaturan hubungan hukum antara franchisor (pemberi waralaba) dan franchisee (penerima waralaba). Hubungan ini harus memiliki kepastian hukum yang kuat agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi secara efektif. Sistem waralaba sebagai salah satu model bisnis yang berkembang pesat di Indonesia memerlukan dasar hukum yang kuat agar hak dan kewajiban franchisor dan franchisee terlindungi serta mencegah terjadinya sengketa. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah pertama bagaimana pelaksanaan perjanjian waralaba franchise X di Kabupaten Tangerang, Kedua. sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan dalam perjanjian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 42 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus pada Ibu Dewi Murnawati sebagai pihak franchise di wilayah Kabupaten Tangerang, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pihak terkait, dan observasi langsung terhadap pelaksanaan perjanjian franchise X. Prinsip perlindungan hukum menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian, yang diwujudkan melalui mekanisme preventif melalui aturan dan prosedur yang jelas dalam perjanjian serta mekanisme represif berupa penegakan hukum dan penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	franchise, franchisor, Perlindungan Hukum, Perjanjian
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	20 Apr 2026 05:12
Last Modified:	20 Apr 2026 05:12
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19371

Actions (login required)

View Item