Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Nomor 036/Pid.Sus/2023/PN Lbb)

Indri Septy Anggaeni, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Nomor 036/Pid.Sus/2023/PN Lbb). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 036/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Peneliyian ini bersifat yuridis normatif dan Teori yang digunakan adalah perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M Hadjon, yaitu sebuah konsep serangkaian tindakan hukum yang dikembangkan untuk melindungi hak-hak individu sekaligus kemaslahatan umum masyarakat . Maraknya perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terkhusunya pada perempuan, menunjukkan bahwa perlindungan hukum di Indonesia masih belum optimal, sehingga menjadi latar belakang penelitian ini. Kebebasan yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa disebabkan oleh kurangnya bukti dan minimnya alat bukti. Dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa dengan menetapkan persyaratan minimal pembuktian, tidak akan terpenuhi sesuai pedoman aturan hukum yang berlaku. Memberikan perlindungan maksimal terhadap anak korban kekerasan seksual masih menghadirkan bahaya dan kesulitan bagi sistem peradilan, sehingga diperlukan aturan yang lebih ketat atau pelatihan khusus untuk bagaimana aparat penegak hukum di Indonesia dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	perlindungan hukum, kekerasan seksual, anak perempuan, putusan bebas, hukum pidana anak
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	18 Apr 2026 03:49
Last Modified:	18 Apr 2026 03:49
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19354

Actions (login required)

View Item