Fadillah Ilmi, . (2025) Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Terhadap Status Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tidak Tercatat ( Analisis Penetapan Nomor 906/Pdt.P/2023/Pa.Tgrs ). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (876kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (60kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB) |
Abstract
Fenomena perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) semakin meningkat seiring mobilitas global. Namun, ketika perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi, anak yang lahir darinya sering kali menghadapi ketidakpastian hukum atas identitas, status keperdataan, dan kewarganegaraan. Penelitian ini bertolak belakang dari kasus konkret dalam Penetapan Nomor 906/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, di mana pengesahan perkawinan (isbat nikah) telah dikabulkan tanpa menyatakan status anak secara eksplisit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana akibat hukum terhadap status anak dari perkawinan campuran yang tidak tercatat; dan (2) bagaimana kepastian hukum terhadap status anak setelah pengesahan perkawinan melalui Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa. Penelitian bertujuan untuk memahami dan mengkaji posisi hukum anak dalam dua kondisi: sebelum dan sesudah isbat nikah, serta mendorong formulasi hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan anak. Kerangka teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan Hans Kelsen, yang menekankan bahwa hukum harus berlaku konsisten, logis, dan dapat diprediksi. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat berada dalam posisi sebagai anak luar kawin, sehingga hak-haknya terhadap pengakuan ayah, pencantuman nama dalam akta kelahiran, hak waris, dan kewarganegaraan menjadi terhambat. Meskipun isbat nikah telah dikabulkan, amar tidak menyatakan sahnya status anak, sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini menyarankan agar setiap amar putusan isbat nikah mencantumkan perubahan status anak menjadi anak sah. Di samping itu, perlu dilakukan harmonisasi antara regulasi perkawinan, hukum keluarga, dan pencatatan sipil agar pengakuan terhadap status anak tidak memerlukan permohonan terpisah. Langkah ini penting untuk memastikan perlindungan hukum anak sesuai prinsip the best interest of the child.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | kepastian hukum, anak luar kawin, isbat nikah, perkawinan campuran, perlindungan anak |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Mahlil Muhammad |
| Date Deposited: | 08 Apr 2026 06:38 |
| Last Modified: | 08 Apr 2026 06:38 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19256 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
