Bentuk Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Keterlambatan Pengiriman Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus JNE RAGAMUKTI Citayam, Kecamatan Tajur Halang - Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

De Jhanson, . (2025) Bentuk Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Keterlambatan Pengiriman Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus JNE RAGAMUKTI Citayam, Kecamatan Tajur Halang - Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (934kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB)

Abstract

Lemahnya kesadaran dan ketidakmengertian konsumen di Indonesia, mereka kurang mengetahui hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak yang dimaksud misalnya bahwa konsumen ternyata tidak memiliki posisi tawar yang berimbang dengan pihak pelaku usaha. Masalah keterlambatan serta tantangan dan hambatan dalam pengiriman barang yang dipersalahkan adalah bukan hanya tanggung jawab dari pihak PT. JNE tidak terlepas dari melakukan kesalahan baik sebelum atau sesudah barang tersebut diangkut oleh pengangkut. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas keterlambatan pengiriman barang di JNE Ragamukti ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tantangan dan hambatan pelaku usaha terhadap konsumen atas keterlambatan pengiriman barang di JNE Ragamukti ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undang, buku, artikel jurnal ilmiah. Analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban atas keterlambatan pengiriman oleh PT. JNE tidak secara tegas diatur dalam syarat standar pengiriman, dan perusahaan cenderung tidak bertanggung jawab kecuali untuk layanan YES yang menjamin pengantaran satu hari dan memberikan ganti rugi. Pada layanan reguler dan OKE, PT. JNE tidak memberikan ganti rugi meskipun terjadi keterlambatan, kecuali jika keterlambatan disebabkan oleh kesalahan pihak JNE, bukan force majeure. Ketidakjelasan ini dapat melanggar ketentuan hukum dan berpotensi membuat perjanjian pengangkutan menjadi batal hukum. Selain itu, berbagai hambatan logistik dan operasional, seperti kendala internal dan eksternal, mempengaruhi ketepatan pengiriman dan kepuasan pelanggan. Upaya peningkatan dilakukan melalui adopsi teknologi tracking, pelatihan staf, penguatan jaringan, dan evaluasi rutin untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan kualitas layanan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Keterlambatan Pengiriman, Tanggung Jawab, Konsumen
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	02 Apr 2026 06:08
Last Modified:	02 Apr 2026 06:08
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19197

Actions (login required)

View Item